spacer.png, 0 kB
gb_banner_02.jpg
Saat ini ada 1 anggota yang online
Beranda arrow Database Model PK
Database Model Pengelolaan
Buat halaman ini dlm format PDF   Cetak halaman ini   E-mail  
Pelibatan Para Pihak dalam Pengelolaan Taman Nasional Bunaken
Status Pengelolaan: Terimplementasi
Kontak: Sekretariat PIPK
Lembaga Asal Kontak: Pusat Informasi Pengelolaan Kolaboratif
Pasang di Fitur?: Ya

Nama Kawasan:
Taman Nasional Bunaken

Fungsi Kawasan:
Taman Nasional

Isu Permasalahan:
• Masyarakat belum merasakan keuntungan dari TN: manfaat dirasakan oleh hanya segelintir orang saja
• Pihak swasta dan nelayan saling mengganggu
• Karcis masuk belum dipungut oleh TN
• Maraknya penangkapan ikan yang destruktif

Tujuan Spesifik:
Agar dapat memberikan manfaat untuk kesekahteraan masyarakat secara berlanjut baik masa sekarang maupun bagi generasi yanmg akan datang [kutipan SK Gubernor Sulawesi Utara 233/2000

Mitra Pengelola Kawasan:

Kelembagaan:
Penunjukan pada tahun 1991 TN Bunaken merupakan penggabungan 2 fungsi cagar alam laut Manado Tua dan taman wisata laut bunaken. zonasi TN sudah ditetapkan sejak tahun 1997, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, sehingga selama 5 tahun terakhir di review melalui proses konsultatif. Sistem zonasi baru sudah mulai dipakai dan mengunggu pengesahan.

Berbentuk dewan pengelolaan dengan komposisi dewan sebagai berikut:
• Masyarakat: melalui Forum MAsyarakat Peduli Taman Nasional Bunaken: 6 orang
• Pemerintah pusat (Kepala Balai TN: 1 orang
• Swasta: North Sulawesi Watersport Association (dive operator) 1 orang, himpunan pengusaha local bunaken (HPWLB) 1 orang;
• Pemerintah kota/kabupaten:
o Pemkot manado (dinas parawisata) 1 orang
o Pemkab minahasa (Bapedalda) 1 orang
o Pemkab minahasa utara (Dinas perikanan) 1 orang
o Pemkab minahasa selatan (dinas perikanan) 1 orang
• Polda Sulut: direktorat SatPol Air: 1 orang
• PemProp SulUt: WaGub: badan pengendalian lingkungan hidup (BPLH) 1 orang
• Pem Prop Dinas Parawisata dan Kebudayaan: 1 orang
• Dinas perikanan dan kelautan: 1 orang
• akademisi: Universitas Sam Ratulangi: Dekan FPIK

Mekanisme Kelembagaan:
• Inisiasi oleh NRM sejak 1998
• Dewan pengelolaan TN bunaken bersifat koordinatif dan dan konsultatif, Mengadakan pertemuan regular. Pemilihan anggota dewan dilakukan setiap 3 tahun.
• Proses seleksi wakil masyarakat yang bergabung dalam forum masyarakat peduli taman nasional bunaken (FMPTNB)
• Di setiap desa ada wakil anggota sbb:
- nelayan 4 orang
- petani 3 org
- perempuan 3 orang
- pemuda 2 orang
- pendidikan 1 orang
- Tokoh Agama 2 orang
- KSM: 1 orang
- Pengurus kampung 3 orang
- Kepala desa 1 orang
- Badan perwakilan desa 1 orang

Wakil tersebut dipilih dalam pertemuan umum desa setiap 3 tahun. Dari anggota tsb dipilih 3 ‘pengurus desa’ yang hadir pada pertemuan unum se-taman nasional, setiap 3 tahun. Pertemuan umum tersebut memilih 9 orang ‘pengurus umum’ yang mewakili masyarakat seluruh TN. 9 orang tsb terdiri dari 3 wakil rayon (TN dibagi 3 rayon) plus 6 yang pejabat FMPTNB: ketua, sekretaris, bendahara, serta wakilnya.

• Tugas dewan:
- Zonasi
- Pemungutan karcis
- Pengamanan kawasan
- Pemberdayaan masyarakat

• Pendanaan selama ini dari NRM, WWF dan sumber internal. Komitmen sumbangan dari para pihak termasuk Pemda belum terealisasi

• Meskipun PP59 mengatur bahwa semua penghasilan pemerintah seharusnya disetor ke Pemerintah pusat. Namun pembagian penghasilan dari penjualan karcis diatur oleh Perda dan hanya sebagian kecil disetor ke pusat. Auditor telah mengaudit sistem tersebut dan menyatakan tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.

• Dana yang disetor ke pusat dari tahun 2001-2005 sejumlah lebih kurang 190 juta tetapi realisasinya hanya lebih kurang 44,7 juta

• Satu benefit untuk masyarakat adalah dengan keterlibatan dalam usaha wisata.North Sulawesi Watersport Association, dimana NSWA telah bersepakat bahwa 90 % pekerja di industri diving di usaha mereka adalah dari masyarakat sekitar kawasan. Anggota NSWA juga menjual produk kerajinan masyarakat dengan harga aslinya ditempat (dive centre) mereka.

• Masyarakat sebelum melakukan kegiatan patroli pengamanan rutin dilatih dulu oleh NSWA(north sulawesi water sport association)

• Biaya karcis dibagi sbb [tolong dicek]:
- 80% untuk dana konservasi dilaksanakan oleh Dewan Pengelola TN Bunaken
- 7,5% untuk Pemda sulawesi Utara
- 5% untuk Pusat
- 3,5% untuk Pemda Kabupaten Minahasa
- 3,5% untuk Pemda Kota Menado

Penataan Ruang:
• Taman nasional sudah masuk ke dalamRTRW propinsi dan kabupaten/kota
• System zonasi TN sudah diimplementasi
• Zonasi sedang direview
• Zonasi baru berdasarkan proses konsultasi

Peningkatan Kapasitas:
• dana konservasi untuk desa berdasarkan usulan 8- 10 juta/tahun
• beasiswa 150 anak SD
• pelatihan petugas balai dan masyarakat
• menyediakan tempat jualan kerajinan masyarakat di pusat kunjungan
• Pembangunan Pusat Informasi
• Pusat pelatihan/ Pendidikan konservasi

Bentuk Kegiatan:
• penarikan karcis masuk
• pengelolaan fasilitas
• sapu pantai dan laut
• pengaman partisipatif

Capaian Saat Ini:
• presentase tutupan karang meningkat 15 % tahun
• jumlah kasus pelanggaran menurun
• MOU revisi zonasi antara BTNB dengan pemerintah desa
• jumlah pengunjung dan pemasukan karcis meningkat

Kendala:
• pengukuhan kawasan belum selesai
• ada wacana di Pemkot Manado untuk pengambil alaihan pengelolaan taman nasional supaya PAD meningkat. PemKot menggunakan UU32 dan UU31 yang memberi wewengan kepada Pemda untuk menetpakn Kawasan Pelestarian Laut. Agenda ini didorong khususnya oleh Dinas Parawisata
• proses penyelesaian revisi zonasi belum tuntas(belum ada SK DIRJEN)
• pemasukan dari karcis belum memenuhi kebutuhan operasional dewan
• penyaluran dana bagi hasil belum berjalan sesuai harapan
• kebersihan kawasan menjadi masalah karena sampah dari Manado
• ada ancaman bahwa adanya pemekaran Kabupaten akan menambah pihak dan pengakibatkan penghasilan dari dibagi diantara lebih banyak pihak

Rekomendasi Implementatif:
• mendorong pemerintah propinsi untuk segera mendistribusikan dana bagi hasil
• proses pengukuhan diselesaikan
• sistem zonasi hasil revisi segera di SK kan

Informasi Tambahan:
Manfaat untuk masyarakat 32 pemukiman 256 juta/tahun – rata-rata 8 juta per desa per tahun. Pemberian dana berdasarkan proposal/gagasan yang diajukkan oleh masyarakat sendiri


Kontak
Tanpa Kontak
 

Copyright © 2006 Burung Indonesia. All rights reserved - Dikelola oleh Burung Indonesia
Pembangunan website dan desain dikerjakan oleh Sisda

spacer.png, 0 kB