spacer.png, 0 kB
gb_banner_04.jpg
Saat ini ada 1 anggota yang online
Beranda arrow Database Model PK
Database Model Pengelolaan
Buat halaman ini dlm format PDF   Cetak halaman ini   E-mail  
Upaya Pengelolaan Taman Nasional Kutai Melalui Pola Kemitraan
Peta Mitra Kutai
Peta Mitra Kutai 
Mitra Kutai merupakan gabungan beberapa perusahaan di sekitar Taman Nasional Kutai 
  • Peta Mitra Kutai
    Peta Mitra Kutai
  • Pertemuan Tahunan
    Pertemuan Tahunan
  • RHL Mangrove
    RHL Mangrove
Status Pengelolaan: Terimplementasi
Kontak: Budi Santoso
Lembaga Asal Kontak: Mitra Kutai
Pasang di Fitur?: Ya

Pengantar:

Balai Taman Nasional Kutai yang berkedudukan di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dengan luas kawasan 198.629 ha.



Nama Kawasan:
Taman Nasional Kutai

Fungsi Kawasan:
Taman Nasional

Informasi Kawasan:
Taman Nasional Kutai merupakan salah satu kawasan pelestarian yang penting di Indonesia karena menyimpan contoh hutan hujan Dipterocarpaceae dataran rendah dan hutan kayu ulin paling baik, paling luas dan khas di Kalimantan Timur. Potensi ekologisnya mengandung 11 dari 13 jenis primata Borneo, lebih dari separuh jenis mamalia Borneo serta mengandung 80% dari seluruh jenis burung di Borneo.

Isu Permasalahan:
Seperti tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Kehuatanan dengan Pertamina, PT Badak NGL, PT Porodisa, PT Kiani Lestari, PT Surya Hutani Jaya, dan PT KPC pada tanggal 30 April 1994, maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu penting lahirnya gagasan untuk membuat kegiatan-kegiatan usaha pengembangan TN Kutai yang melibatkan perusahaan yang ada di sekitar kawasan TN Kutai, yaitu:

  • Lokasi TN Kutai yang dikelilingi perusahaan industri besar dapat mengundang masyarakat pendatang yang dapat memberikan tekanan terhadap hutan.
  • Mengacu pada rencana pengelolaan TN Kutai jangka panjang (25 tahun) dan rencana pengembangan dan pengelolaan TN Kutai (Buku Hijau).
  • Semangat dari perusahaan perlu didukung dengan suatu perjanjian kerjasama antara Dephut/Ditjen PHPA dengan perusahaan sebagi Mitra Kutai (Friends of Kutai).
  • Kelembagaan:
    Mitra Kutai merupakan sebuah wadah/lembaga yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar TN Kutai. Pada awalnya embrio kemitraan ini bermula dari MoU antara Direktur Jenderal PHPA (sekarang PHKA) dengan 6 perusahaan (Pertamina, PT Badak NGL, PT Porodisa, PT Kiani Lestari, PT KPC dan PT Surya Hutani Jaya) yang ditandatangani pada tanggal 30 April 1994. Kemudian pada 29 Juni 1995 MoU tersebut ditindaklanjuti, melalui SK Dirjen PHPA No. 121/Kpts/DJ-VI/1995 secara resmi dibentuk Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Mitra Kutai. SK Dirjen PHKA tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah tingkat II Kutai melalui Keputusan Bupati Kutai No. 888 /1996 tentang pembentukan Tim Pembina Tingkat II dalam rangka pengembangan TN Kutai. Kemudian juga disusul oleh SK Gubernur Propinsi Kalimantan Timur No. 660/SK-80/1997 mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Permasalahan TN Kutai. Kelembagaan Mitra Kutai sesuai dengan SK 121 beranggotakan perusahaan yang ada di sekitar kawasann TN Kutai yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha pengembangan TN Kutai. Komposisi Mitra Kutai (sesuai dengan SK Dirjen PHPA) terdiri dari Panitia Pengarah yang diketuai oleh Direktur Bina Kawasan dan Pelestarian Alam (Direktur Konservasi Kawasan) dan Panitia Pelaksana yang diketuai oleh Kepala Balai TN Kutai. Pada awalnya anggota Mitra Kutai hanya terdiri dari 6 buah perusahaan (Pertamina, PT Badak NGL, PT Porodisa, PT Kiani Lestari, PT KPC dan PT Surya Hutani Jaya), dan pada tahun 1995 anggotanya bertambah menjadi 8 buah (ditambah PT Pupuk Kaltim dan PT Indominco Mandiri). Seiring dengan berkurangnya hutan di Kaltim, dua perusahaan kayu anggota Mitra Kutai kemudian tidak aktif lagi, yaitu PT Porodisa dan PT Kiani Lestari. Kemudian pada tahun 2000, Mitra Kutai juga sudah mulai membuka ruang bagi pihak lain selain perusahaan (Yayasan BIKAL dan NRM) untuk berpartisipasi dalam kegiatan Mitra Kutai . Bahkan untuk memperluas keanggotaan Mitra Kutai telah dibuat usulan revisi SK 121/Kpts/DJ-VI/1995 kepada Ketua Panitia Pengarah pada tahun 2004, namun usulan tersebut ditolak karena pihak Departemen Kehutanan sedang menyiapkan konsep pengelolaan kolaboratif (pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Kehuatanan No.P.19/Menhut-II/20004).

    Mekanisme Kelembagaan:
    Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, sedangkan Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah atas setiap kegiatan yang dilaksanakannya, walaupun dalam implementasinya Panitia Pengarah tidak berjalan, pertanggungjawaban tetap dilakukan oleh Panitia Pelaksana setiap tahun kepada Ketua Panitia Pengarah. Tata Kerja Panitia Pengarah adalah hanya untuk kegiatan-kegiatan yang ditentukan bagi pengembangan TN Kutai, sedangkan tata kerja Panitia Pelaksana adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan petunjuk Panitia Pengarah. Untuk mengakomodir pihak lain yang tidak terakomodir dalam SK 121, maka telah dibuat usualan revisi SK 121, karena dalam SK tersebut tidak ada mekanisme yang mengatur tentang keterlibatan pihak lain seperti LSM dalam kegiatan-kegiatan Mitra Kutai. Kendati demikian telah dibuka ruang untuk itu dengan membuat MoU antara LSM dan Ketua Panitia Pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan usaha pengembangan TN Kutai. Salah satu dampak positif dibukanya ruang ini adalah adanya dukungan program dari pihak lain melalui LSM (Yayasan BIKAL mendapatkan dukungan dari NRM untuk program Resolusi Konflik di TN Kutai pada tahun 2000, dari CSSP untuk penguatan program pada tahun 2003 dan dari DfID/MFP untuk program penguatan ekonomi masyarakat di TN Kutai pada tahun 2005. Bahkan saat ini juga telah mulai melibatkan kelompok masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Mitra Kutai.

    Penataan Ruang:
    Mitra Kutai terlibat dalam kolaborasi penyusunan rencana pengelolaan TN Kutai. Kegiatan ini juga melibatkan parapihak yang terlibat dalam pengelolaan TN Kutai di 3 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Kegiatan ini sampai saat ini baru pada tahap lokakarya penyusunan rencana kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah dokumen rencana pengelolaan TN Kutai 2008 2012 yang memuat permasalahan dan solusi serta peran parapihak dalam pengelolaan TN Kutai.

    Peningkatan Kapasitas:
    Beberapa hal berikut merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan Mitra Kutai:

  • Mendorong Kemitraan ini menjadi sebuah lembaga yang mandiri melalui usaha pembentukan yayasan Mitra Kutai. Usaha ini karena beberapa hal tidak berlanjut.
  • Membentuk sekretariat yang secara aktif mengawal pelaksanaan kegiatan Mitra Kutai.
  • Merekrut staf sekretariat non staf Balai TN Kutai agar dapat bekerja lebih profesional dan optimal.
  • Bentuk Kegiatan:
    Pengelolaan Mitra Kutai dilakukan oleh Ketua Panitia Pelaksana dan dalam operasional dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari sekretaris dan staf administrasi. Mitra Kutai memiliki dua forum penting dalam pengelolaannya yaitu:

  • Pertemuan Reguler yang dilakukan setiap bulan secara bergiliran di tempat anggota mitra untuk membahas perkembangan kegiatan, penyusunan rencana kerja tahunan sampai pada evaluasi kegiatan.
  • Pertemuan Tahunan yang dilakukan setiap tahun untuk membahas dan menetapkan program kerja sekaligus penandatanganan komitmen anggota mitra dan kemudian disahkan oleh Dirjen PHKA.

  • Adapun bentuk-bentuk aktivitas kemitraan yang dibangun adalah:
  • Peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan citra landsat, sarana wisata, dll.
  • Peningkatan SDM Balai TN Kutai.
  • Sosialisasi/Kampanye: Program TV, Program Radio, Kunjungan Reguler ke Sekolah dan Kunjungan Reguler ke Taman Nasional Kutai (Pendidikan Lingkungan Hidup), Lomba lintas alam Kutai Wana Rally, Cerdas Cermat Lingkungan Hidup, pembuatan bahan kampanye (sticker, T-shirt, kalender, poster, papan informasi, dll.)
  • Community Development: Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan SDA.
  • Capaian Saat Ini:
    Beberapa capain yang sudah berhasil dilakukan adalah:

  • Mendorong TN Kutai baik secara institusi maupun personal untuk networking dan dapat bekerjasama dengan lembaga lain.
  • Meningkatkan SDM Balai TN Kutai dalam beberapa bidang.
  • Membangun dan melengkapi beberapa fasilitas dan perlengkapan TN Kutai.
  • Memperkenalkan TN Kutai melalui beberapa kegiatan dan media.
  • Memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dalam kawasan.

  • Beberapa hal berikut ini merupakan catatan perjalanan Mitra Kutai (kegagalan pendekatan kemitraan):
  • Belum bisa menjadikan lembaga Mitra Kutai menjadi lembaga yang lebih terbuka.
  • Belum berhasil menambah keanggotaan baru, sehingga sejak bergabungnya PT PKT dan PT Indominco Mandiri praktis tidak terjadi penambahan anggota baru lagi.
  • Belum bisa mendorong Mitra Kutai menjadi salah satu bentuk kolaboratif pengelolaan TN Kutai sehingga menjembatani kepentingan banyak pihak dalam pengelolaan TN Kutai.
  • Belum bisa membangun semangat Pemda bahwa kemitraan ini dibentuk atas semangat banyak pihak termasuk Pemda.
  • Kendala:

  • SK Dirjen yang kadaluwarsa. Secara riil, yang tertuang dalam SK Nomor 121/Kpts/DJ-IV/1995 telah berubah, baik tingkat SC maupun OC, antara lain perubahan struktur di Departemen Kehutanan (terutama PHKA), perubahan contact person anggota Mitra Kutai, pemekaran Kabupaten Kutai, dan lainnya. Hal ini menjadi tidak strategis lagi dalam koordinasi dan pengambilan keputusan.
  • Masih berkaitan dengan poin sebelumnya adalah tidak aktifnya lagi panitia pengarah, padahal merujuk SK 121/Kpts/DJ-IV/1995 fungsi SC dalam lembaga ini sangat strategis.
  • Perencanaan, Mitra Kutai belum memiliki rencana kerja jangka panjang yang dalam penyusunannya melibatkan parapihak.
  • Belum mempunyai perangkat yang mengatur pola hubungan kerja antara SC/OC/pelaksana.
  • Keanggotaan yang ada (SC/OC) terjadi karena jabatan. Hal ini sedikit banyak menyulitkan, karena setiap saat berganti dan akibatnya ada stagnasi perkembangan.
  • Rekomendasi Implementatif:
    Kemitraan:

  • Mengaktifkan kembali Panitia Pelaksana (SC).
  • Refresh SK 121/Kpts/DJ-IV/1995 dengan menyesuaikan kondisi terkini termasuk aturan perundangan yang baru.
  • Berkaitan dengan poin tersebut, perlu support dari lembaga/tokoh lokal maupun luar negeri yang pada akhirnya juga bisa mendorong kemitraan ini menjadi lembaga yang lebih terbuka.

  • Balai TN Kutai:
  • Balai TN Kutai lebih serius lagi menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di TN Kutai. Hal ini akan memberi semangat para donor/Mitra bahwa semangat yang selama ini ada tidaklah sia-sia.
  • Memberikan penghargaan secara reguler kepada anggota Mitra Kutai baik secara langsung, melalui piagam atau yang lain dari Departemen (Menhut) atau secara tidak langsung melalui berbagai macam publikasi.
  • Dapat secara cerdik memanfaatkan setiap kesempatan dalam kegiatan kemitraan ini untuk menggalang dukungan dari parapihak.
  • Harus dapat meyakinkan para anggota kemitraan ini bahwa ada kebanggaan menjadi anggota Mitra Kutai.
  • Untuk meningkatkan wawasan anggota kemitraan ini perlu secara reguler dilakukan studi banding ke TN lain baik lokal maupun luar negeri.

  • Kontak
    Tanpa Kontak
     

    Copyright © 2006 Burung Indonesia. All rights reserved - Dikelola oleh Burung Indonesia
    Pembangunan website dan desain dikerjakan oleh Sisda

    spacer.png, 0 kB