spacer.png, 0 kB
gb_banner_01.jpg
Saat ini ada 1 anggota yang online
Beranda arrow Database Model PK
Database Model Pengelolaan
Buat halaman ini dlm format PDF   Cetak halaman ini   E-mail  
KESEPAKATAN KONSERVASI MASYARAKAT (KKM), basis pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Lore Lindu
Status Pengelolaan: Terimplementasi
Kontak: Inam Fathoni B
Lembaga Asal Kontak: The Nature Conservation Indonesia
Pasang di Fitur?: Ya

Pengantar:

TN.  Lore Lindu (TNLL)yang ditetapkan  berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan dan Perkebunan No.  464/Kpts-II/1999 dengan luas 217. 991, 18 hektar, merupakan kawasan konservasi ekosistem teresterial terpenting pulau Sulawesi yang menjadi wakil Ekoregion hutan pegunungan Sulawesi.Seperti halnya kebanyakan kawasan konservasi lain di Indonesia, TNLL sebelumnya juga merupakan kawasan tanah adat yang memiliki interaksi yang sangat mendalam/intens dengan masyarakat lokal dalam berbagai hal termasuk pemenuhan kebutuhan hidup dan budaya mereka.Eksistensi dan sejarah panjang masyarakat di sekitar Kawasan TNLL  telah berkembang jauh sebelum penetapan kawasan.  Sebelum dan saat pendudukan Belanda tahun 1908, tatanan kehidupan masyarakat ada dalam bentuk kerajaan-kerajaan, yang setelah kemerdekaan  Indonesia, pranata sosial masyarakat lokal terepresentasikan dalam bentuk masyarakat adat.  Masyarakat adat yang saat ini ada di sekitar kawasan TNLL adalah masyarakat adat Pekurehua-Tawaelia di Lore Utara, masyarakat adat Bada di Lore Selatan, Masyarakat adat Behoa di Lore Tengah, dan masyarakat adat Kulawi di Kulawi yang juga sub etnis Kaili.   Dengan lahirnya gerakan sosial menuju pembangunan negara demokrasi, menjadikan semakin perlunya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak terkecuali sumberdaya yang termasukdalam kawasan konservasi.
The Nature Conservancy mengupayakan inisiatif konservasi pengelolaan kolaboratif untuk menjembatani konflik kepentingan antara TNLL dengan masyarakat sejak tahun 2001. Gagasan pengelolaan kolaboratif Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) diawali di kec. Lore Utara yang secara turun-temurun didiami oleh masyarakat adat etnis Pekurehua-Tawaelia. Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) merupakan gerbang utama menuju partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNLL.  Melalui KKM kepentingan masyarakat terhadap kawasan dan sumberdaya kawasan yang didasarkan pada kesejarahan, pola pengelolaan tradisional dan  hukum adat atau hukum setempat yang disepakati mendapat pengakuan dari Balai TNLL sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan TNLL. 

Nama Kawasan:
Taman Nasional Lore Lindu

Fungsi Kawasan:
Taman Nasional

Informasi Kawasan:
Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) berada dekat dengan titik temu massa daratan yang bertabrakan dan bergabung menjadi menjadi Pulau Sulawesi sekitar 12-16 juta tahun yang lalu. Karena menjadi tempat bertemunya empat massa daratan ini kawasan Taman Nasional Lore Lindu menjadi tempat yang paling penting bagi perlindungan hayati Sulawesi yang banyak menyimpan potensi. Secara resmi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) ditetapkan pada tanggal 5 oktober 1993, dikukuhkan dengan SK MenHutBun No. 464/Kpts-II/1999 mempunyai luas 217.991,18 ha. TNLL mempunyai banyak keistimewaan baik dari segi biodiversity maupun khasanah budaya yang dikandungnya. Hal ini dibuktikan diantaranya oleh pengakuan International dari IUCN, TNC,WWF dan Birdlife International sebagai “Center for Plant Diversity and as an Endemic Bird Area”, dan dideklarasi UNESCO sebagai kawasan “Man and Biosphere Reserve”.

Isu Permasalahan:
Sebagian dari kawasan TNLL merupakan wilayah adat/ ulayat/ ruang hidup dari masyarakat tertentu yang telah tinggal di tempat itu secara turun-temurun, jauh sebelum adanya TNLL. Sehingga terjadi konflik kepentingan terhadap akses sumberdaya hutan antara masyarakat adat dan pengelola Taman Nasional Lore Lindu.

Tujuan Spesifik:
Bentuk kerjasama parapihak dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu untuk mencapai tujuan bersama; “Lore Lindu Lestari, masyarakat Sejahtera”, dengan menjalankan prinsip konservasi dan penghargaan atas hak komunal masyarakat sekitar.

Kelembagaan:
Untuk mengawal proses Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM), dibentuk kelembagaan ditingkat desa yaitu Lembaga Konservasi Desa (LKD).

Mekanisme Kelembagaan:
Lembaga Konservasi Desa (LKD) dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa untuk kurun waktu tertentu. Peran dan Fungsi LKD: a.Mewadahi komunikasi antara masyarakat dengan Balai TN. Lore Lindu. b.Membuat Perencanaan pengelolaan partisipatif bersama Balai TN. Lore Lindu. c.Melaksanakan monitoring dan pengawasan KKM. d.Mengevaluasi pelaksanaan KKM. e.Melaporkan hasil evaluasi KKM kepada Kepala Desa.

Penataan Ruang:
Ruang kesepakatan adalah wilayah adat desa yang masuk dalam kawasan TNLL. Pemetaan wilayah kesepakatan dilakukan secara partisipatif.

Peningkatan Kapasitas:
Sesuai dengan fungsi dan peran LKD, peningkatan kapasitas yang dilakukan meliputi: -pelatihan monitoring hutan dan GPS -pelatihan pengembangan kerajinan -pengembangan budidaya rotan,bambu,tanaman kayu asli. -pengembangan agroforestry.

Bentuk Kegiatan:
Bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif diantaranya: 1.Pembatasan pengambilan sumberdaya Alam untuk waktu yang ditentukan. Bagi masyarakat desa dikenal dengan sebutan “ OMBO “ 2.Pengembangan jenis tanaman asli TNLL : Leda (Eucalyptus deglupta), Agathis sp,Kemiri. 3.Pembuatan Batas hidup TNLL (living boundary) dengan pengembangan Tanaman Kemiri sekaligus memberikan hasil ekonomi bagi masyarakat sekitar TNLL. 4.Monitoring partisipatif wilayah kesepakatan, bila ada pelanggaran diproses melalui sidang adat desa oleh Lembaga adat. 5.Pengembangan obat-obatan tradisional dan tanaman produktif diwilayah penyangga TNLL. 7.Mengembangkan pengelolaan danau Lindu dan DAS

Capaian Saat Ini:
Saat ini Kesepakatan Konservasi Masyarakat(KKM) yang telah final dan ditandatangani oleh BTNLL berada di 14 Desa. 16 Desa dalam proses penyepakatan dengan Balai TNLL. Pembelajaran yang dapat diambil adalah diberlakukannya sidang adat terhadap pelanggaran Kesepakatan Konservasi Masyarakat di desa Sedoa dan Wuasa oleh Lembaga Adat.

Rekomendasi Implementatif:
- Langkah strategis yang akan dijalankan dalam pengembangan KKM saat ini adalah membangun tataruang desa berbasis landscape ekologi, dimana proses ini berupaya memfasilitasi masyarakat desa untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi hutan di wilayah desa masing-masing diluar kawasan Taman Nasional. Tata ruang ini untuk desa model, saat ini dikembangkan di desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, Desa Bobo kecamatan Palolo, dan Desa Pakuli kecamatan Gumbasa.

Informasi Tambahan:
Kelembagaan pengelolaan kolaboratif ini terdapat pada tiap level pemerintahan. Ditingkat Kecamatan terdapat FWP (Forum wilayah penyangga), di tingkat Kabupaten terdapat Tim Koordinasi Pengelola Daerah Penyangga(TKPDP) Poso dan Donggala, dan di level Provinsi terdapat Forum Pengelolaan Bersama (FPB)TNLL.


Kontak
Tanpa Kontak
 

Copyright © 2006 Burung Indonesia. All rights reserved - Dikelola oleh Burung Indonesia
Pembangunan website dan desain dikerjakan oleh Sisda

spacer.png, 0 kB